Kenapa kasus DIFTERI dinyatakan sebagai KEJADIAN LUAR BIASA di Indonesia ?

Kenapa kasus DIFTERI dinyatakan sebagai KEJADIAN LUAR BIASA di Indonesia ?

Posted by Ruben Andrianto on Desember 25, 2017 in PharmacyLab,

Well, penjelasan mengenai kasus DIFTERI sudah banyak sekali, tapi pahamkah kenapa kasus difteri termasuk sebagai KEJADIAN LUAR BIASA?

Setiap wilayah yang melaporkan satu kasus difteri saja, maka dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah tersebut. Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengatakan KLB Difteri bukanlah wabah, melainkan hanya peringatan. “KLB sebenarnya warning bukan wabah, artinya setelah menemukan kasus difteri harus melakukan tindakan pencegahan dengan imunisasi melalui ORI (Outbreak Response Immunization),” kata Menkes Nila Moeloek. ^[1]

Kasus Difteri di Indonesia termasuk sebagai Kejadian Luar Biasa karena :

Pada saat ini sudah ada 20 provinsi yang melaporkan kasus. Dari 20 provinsi itu bukan satu provinsi semuanya terkena difteri, tetapi ada beberapa kabupaten/kota yang melaporkan KLB dan di sebagian kabupaten/kota tersebut sudah tertangani dengan baik. Di Jawa Barat terdapat 123 kasus dengan 13 kematian yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Di Banten terdapat 63 kasus dengan 9 kematian. Di Jawa timur juga terdapat paling banyak kasus Difteri namun Jatim sudah melaksanakan ORI ^[2].

Melalui 2 kutipan kalimat diatas, telah terjawab kenapa kasus difteri di Indonesia termasuk sebagai Kejadian Luar Biasa. Lalu sebenarnya Apa itu KLB? Apa itu Difteri? dan Apa itu ORI?

Apa itu Kejadian Luar Biasa  (KLB)?

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui adanya ancaman KLB, maka dilakukan kajian secara terus menerus dan sistematis terhadap berbagai jenis penyakit berpotensi KLB dengan menggunakan bahan kajian :

1. Data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB 
2. Kerentanan masyarakat, antara lain status gizi dan imunisasi
3. Kerentanan lingkungan
4. Kerentanan pelayanan kesehatan
5. Ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain 
6. Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi ^[3].

APA ITU DIFTERI?

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular, dapat dicegah dengan imunisasi dan disebabkan oleh bakteri gram positif Corynebacterium diptheriae strain toksin. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput mukosa faring, laring, tonsil, hidung dan juga pada kulit. Manusia adalah satu-satunya reservoir Corynebacterium diptheriae (istilah mudahnya tempat hidupnya si bakteri ini di manusia) ^[4].

Sumber gambar : https://dinkes.malangkota.go.id/2017/12/15/siaran-pers-imunisasi-efektif-cegah-difteri


Jumlah Kasus DIFTERI

Kasus Difteri tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2013 dilaporkan sebanyak 775 kasus, selanjutnya jmlah kasus menurun menjadi 430 pada tahun 2014. Kemudian jumlah kasus Difteri di Indonesia sedikit meningkat pada tahun 2016 yaitu 591 kasus ^[4].

Bagaimana penularannya?

Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak langsung dari lesi di kulit. 

Tanda dan gejala penyakit ini :

1. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagian atas
2. nyeri tenggorokan
3. nyeri menelan
4. demam tidak tinggi (kurang dari 38,5^oC)
5. adanya putih/keabu-abuan/kehitaman di tonsil, faring, atau laring yang tak mudah lepas, serta berdarah apabila diangkat.

Pada keadaan lebih berat dapat ditandai dengan kesulitan menelan, sesak nafas dan pembengkakan leher yang tampak seperti leher sapi (bullneck). KEMATIAN biasanya terjadi karena sumbatan jalan nafas, kerusakan otot jantung, serta kelainan susunan saraf pusat dan ginjal.

APAKAH OBATNYA (Sediaan Farmasi yang digunakan) ?

Untuk pencegahannya, penyakit Difteri dapat dicegah dengan imunisasi lengkap, dengan jadwal pemberian sesuai usia. Saat ini vaksin untuk imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan yang diberikan guna mencegah penyakit Difteri ada 3 macam, yaitu :

1. DPT-HB-Hib (Vaksin kombinasi mencegah Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Meningitis serta Pneumonia yang disebabkan oleh Haemophylus influenza tipe B.
2. DT (Vaksin kombinasi Difteri Tetanus)
3. Td (Vaksin kombinasi Tetanus Difteri)

Imunisasi tersebut diberikan dengan jadwal :

1. Imunisasi dasar: Bayi usia 2,3 dan 4 bulan diberikan vaksin DPT-HB-Hib dengan interval 1 bulan
2. Imunisasi lanjutan :

•  Anak usia 18 bulan diberikan vaksin DPT-HB-Hib 1 kali
• Anak Sekolah Dasar kelas 1 diberikan vaksin DT pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
• Anak Sekolah Dasar kelas 2 dan 5 diberikan vaksin Td pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
• Wanita Usia Subur (Temasuk wanita hamil) diberikan vaksin Td.

Jika gejala dan tanda difteri telah jelas, terutama terlihat adanya pseudomembran tenggorok, maka terapi dapat segera dilakukan, tanpa menunggu hasil kultur isolasi kuman. Pemeriksaan penunjang lainnya, seperti rekam arus listrik jantung (EKG), Pemindaian (CT-Scan) leher, rekam listrik otot (EMG), pemeriksaan fungsi ginjal dan biopsi kulit dilakukan jika ditemukan tanda kelainan.

APA ITU ORI?

Outbreak Response Immunization adalah kegiatan imunisasi tambahan yang khusus dilakukan di daerah yang mengalami kejadian luar biasa (KLB), sebanyak 3 putaran dengan jarak antara dosis pertama-kedua adalah 1 bulan dan atanra dosis kedua-ketiga adalah 6 bulan. Langkah ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap berkembangnya kasus difteri di Indonesia. Untuk saat ini ORI akan dilakukan di 12 kabupaten/kota ^[2]. 

Sumber gambar : https://dinkes.malangkota.go.id

  REFERENCES :

1. http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17121200001
2. http://www.depkes.go.id/article/view/17120700003/meningkatnya-kasus-difteri-3-provinsi-sepakat-lakukan-respon-cepat.html
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelanggaraan Sistem Kewasapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
4. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Difteri. Kementerian Kesehatan RI. 2017

Continue Reading

Lulusan Farmasi bakal jadi pengangguran?

Lulusan Farmasi bakal jadi pengangguran?

Posted by Ruben Andrianto on Desember 18, 2017 in PharmacyLab,

Polemik Perguruan Tinggi Farmasi yang terus bertambah, lulusan Farmasi bakal jadi pengangguran?

Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan bertujuan untuk membentuk keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang-bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjagan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional.

Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan cukup tinggi. Jenjang pendidikan yang besar pertumbuhannya adalah jenjang pendidikan D3 dan S1. Berikut ini adalah perkembangan gambaran bidang dan jenjang pendidikan kesehatan tahun 2010.

Tabel 1. Gambaran Bidang dan Jenjang Pendidikan Kesehatan Tahun 2010

Bidang	Jenjang Pendidikan
	D3/D4	S1	S2	S3	Profesi	Spesialis
Kedokteran	-	71	22	11	35	212
Kedokteran Gigi	8	25	6	2	12	10
Keperawatan	288	308	3	1	0	1
Kebidanan	748	2	1	0	0	0
Kefarmasian	52	51	8	2	22	0
Kegizian	3	24	1	3	0	0
Kesehatan Masyarakat	0	143	24	2	1	0

Sumber : EPSBED, 2010

Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada pada tahun itu, masih belum memenuhi standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang ada 67% institusi pendidikan tenaga kesehatan belum terakreditasi. Berikut ini adalah jumlah institusi pendidikan yang telah terkareditasi tahun 2009.
 

Rencana Pengadaan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Melihat dari kondisi jumlah perguruan tinggi farmasi ternyata berada di posisi tengah bila dibandingkan dengan perguruan tinggi tenaga kesehatan lainnya. Lalu dari jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi, Jumlah institusi pendidikan apoteker pada tahun 2010 masih sangatlah minim. Pengadaan pendidikan tenaga kesehatan merupakan komponen upaya yang penting dari pengembangan tenaga kesehatan, guna menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan tertentu diperlukan peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan melalui peningkatan kapasitas pendidikan pada tahun 2010. Namun peningkatan kapasitas tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kesehatan tersebut.

Setelah melihat pada data tahun 2010, kita lihat lebih dekat pada tahun 2016. Menurut Azis Saifudin, PhD, Apt (Anggota Majelis, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)). International Pharmaceutical Federation merekomendasikan negara berkembang (seperti Indonesia) agar memiliki rasio minimal 1 apoteker untuk 10.000 penduduk. Sedangkan rekomendasi ideal menurut WHO adalah 1:2000. Berpenduduk 250 juta dengan jumlah apoteker mendekati 55.000, Indonesia telah memiliki rasio 1:4528 sehingga rasio minimal telah jauh terlampaui.

Hingga tahun 2016, hanya terdapat 29 perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan pendidikan apoteker. Dari total 127 prodi farmasi (pada tahun 2016), terdapat total 46 program studi farmasi telah berakreditasi A dan B. Dari jumlah ketersediaan prodi farmasi S1 saja ternyata tidak sebanding dengan jumlah perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan pendidikan apoteker. 

Pada tahun tahun berikutnya bila perguruan tinggi prodi S1 Farmasi terus bertambah, maka diduga akan mengalami kejenuhan pada profesi ini. Beberapa lulusan mungkin tidak dapat melanjutkan profesi apoteker (karena keterbatasan program studi apoteker yang ada namun jumlah S1 yang terus bertambah). Namun disisi lain, bila adanya peningkatan program studi apoteker, maka lulusan apotekerpun bertambah tapi kita lihat kembali rasio perbandingan tadi (1:4528 kebutuhan apoteker terhadap masyarakat).

Dengan demikian kebutuhan apoteker di masa depan sudah tidak mendesak dari aspek kuantitas melainkan jaminan kualitas pendidikan farmasi yang akan menjadi tantangan besar (melihat dari prodi yang ada, jumlah akreditasi A dan B pada prodi farmasi hanya 48 dari 127 prodi yang ada).

Permasalahan disini dapat terlihat dimana pemerataan profesi ini masih kurang padahal jumlah sumberdaya ternyata sudah cukup memadai. Lalu permasalahan berikutnya terlihat dimana, peningkatan pengadaan prodi S1 Farmasi baru ternyata menimbulkan permasalahan baru yaitu program studi profesi apoteker yang nantinya menjadi jalan selanjutnya bagi para lulusan S1 farmasi, ternyata tidak cukup secara kuantitas. Berkaca dari hal jumlah akreditasi S1 Farmasi, pemberhentian sementara izin pembukaan prodi S1 farmasi dan fokus pada pemerataan sekaligus peningkatan prodi masing-masing mungkin adalah hal yang tepat.

Sumber

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011-2025

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079518662087254&id=105623962810067 (Facebook IAI SULSEL)

baca juga :
Perguruan tinggi ikut berperan dalam peningkatan Generasi Farmasi Hebat

Continue Reading